ASAPENA- Upaya digitalisasi UMKM, perlu adanya pendampingan hal itu diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal ini menurutnya, karena tidak semua pelaku UMKM mengerti teknologi digital.
“Suka tidak suka, UMKM ini harus didampingi. Tidak semua mengerti digital,” kata Erick, dikutip dari Instagram @erickthohir, Selasa (16/8/2022).
Lebih lanjut Erick mengungkapkan, BUMN turut berpartisipasi dalam upaya mendorong digitalisasi bagi UMKM. Misalkan saja, keterlibatan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam mendorong payment secara digital di pasar.
“Kemarin saya turun, bagaimana sekarang di pasar-pasar sudah membantu para UMKM menggunakan digital sebagai payment (pembayaran). Kemarin Bank Mandiri bekerja sama dengan 436 pasar, dan BRI juga melakukan ini,” ungkap dia.
Mantan Presiden Inter Milan ini menekankan pentingnya peran perbankan, khususnya perbankan pelat merah untuk bantu mendorong digitalisasi nasional, yakni dengan pendekatan dan pendampingan kepada UMKM.
“Di era digital ini, semua harus beradaptasi. Pasar tradisional seperti Beringharjo, Yogyakarta, contohnya, juga telah menggunakan transaksi digital. Bank Mandiri salah satu bank BUMN yang telah bekerja sama dengan para pedagang, menyediakan layanan transaksi non-tunai. Tentu untuk semakin memudahkan para pedagang dan konsumen,” tegas dia seperti yang dikutip di money.kompas.
UMKM Harus Naik Kelas
Sementara itu, dilain kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada 2024.
Saat ini baru 19 juta UMKM yang sudah masuk dalam ekosistem digital. Kepala Negara itu memastikan ekosistem digital akan membuat UMKM naik kelas. Karena itu, pemerintah terus mengambil langkah inisiatif dan strategis untuk mendorong bisnis UMKM.
“UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas,” ungkap Presiden Jokowi saat memberikan pidato kenegaraan, Selasa (16/8/2022) seperti yang dikutip di economy.okezone.
Presiden mencatat ekonomi digitalisasi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus didorong untuk membantu pemberdayaan UMKM.
Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah diharapkan akan menyerap produk UMKM.
“Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” pungkasnya.(tgr)
