Menkeu: UMKM Jangan Dibebani, Tapi Dibantu Akses Modalnya

ASAPENA – Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Mengenah (UMKM) masih menjadi prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai program dan bantuan sudah dilakukan pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan UMKM sebagai salah satu sektor yang diprioritaskan, perlu didorong agar lebih berkembang lagi, baik di dalam maupun luar negeri. Digitalisasi ekonomi yang digenjot pemerintah akhir-akhir ini justru menjadi momen baik bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

“Kita akan mencari instrumen khusus untuk membantu akses modal para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar jumlah UMKM di Indonesia semakin bertambah banyak,” ungkap Sri Mulyani saat menghadiri penyelenggaraan UMKM Week 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) yang berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga maupun pihak swasta, Senin (15/8/2022).

Dia mengatakan selama ini permasalahan modal menjadi kendala utama yang kerap dialami para pelaku UMKM. Bukan hanya untuk merintis usahanya, melainkan juga modal untuk pengembangan-pengembangan produk yang sudah ada.

“Dengan adanya bantuan akses modal ini akan memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada seluruh pelaku. Ini juga akan memberikan masukan unutk Kemenkeu bagaimana kita memperbaiki seluruh program sinergi kita untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” lanjut Menteri Ani, sapaannya.

“Jadi UMKM itu perlu dibantu di semua front. Jangan dibebani, tapi bahkan dibantu. Cara membantunya juga bisa bermacam-macam,” tegas Sri Mulyani.

Sebagai contohnya dia mengatakan, Pemerintah bahkan membentuk instrumen ultra mikro untuk membantu akses modal UMKM. Menurutnya, halangan pertama UMKM melanjutkan idenya yaitu tidak adanya modal yang cukup.

“Halangan pertama biasanya nggak punya modal, makanya Pemerintah membentuk bahkan sampai yang disebut instrumen ultra mikro karena yang dipinjam kadang-kadang cuma butuh Rp 2,5 juta, Rp 5 juta, Rp 10 juta, tidak sampai triliunan rupiah,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa lahirnya UMKM berasal dari ide sederhana yang menjadi rencana kemudian direalisasikan. Namun dalam perjalanannya, terkadang tidak semua orang mampu merealisasikan ide tersebut menjadi suatu produk atau jasa yang menembus pasar. Untuk itu, Pemerintah mendukung pelaku UMKM melalui instrumen fiskal atau APBN.

“Jadi UMKM memang diuji adalah dari kemampuan menerjemahkan idenya menjadi sebuah pelaksanaan aksi dengan perencanaan yang baik, keuletan jelas, dan terus tidak mengenal menyerah. Karena ide itu banyak namun yang muncul sampai terakhir hanya 1 persen, Pemerintah mencoba untuk mendukung banyak UMKM agar ide itu bisa menjadi sampai tujuan terakhir lebih banyak lagi,” jelas Sri.

Manfaat APBN dirasakan pelaku UMKM melalui berbagai program subsidi, insentif, keringanan, pembiayaan, termasuk fasilitas kepabeanan untuk mendorong ekspor nasional dan layanan lelang produk UMKM. Berbagai dukungan APBN untuk UMKM bertujuan mendorong pelaku UMKM bangkit kembali, mampu naik kelas, menembus pasar ekspor, dan ikut menyokong pulihnya ekonomi nasional. (rin)

Related Posts