Dorong Digitalisasi UMKM Lewat Presidensi G20
ASAPENA – Presidensi G20 Indonesia bakal menjadi momentum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bangkit. Di era yang serba modern seperti sekarang ini, platform digital dinilai bakal memberikan banyak keuntungan, khususnya untuk memasarkan produk UMKM.
Forum Business of Twenty (B20) menjadi salah satu yang mendorong digitalisasi yang adil dan inklusif bagi UMKM dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Diharapkan hal itu akan menjadi perspektif global dalam merangkul potensi digital dan memitigasi transformasi digital.
Ketua Forum B20, Shinta Khamdani menegaskan transformasi digital yang menjadi pilar utama dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 turut menyasar lini usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Di sini kita mengeluarkan legacy project yang dinamakan WiBAC untuk meningkatkan skill UMKM melalui digitalisasi,” kata Shinta.
Tak hanya mendorong digitalisasi UMUM, melalui Presidensi G20, lembaga keuangan juga didorong untuk memberikan akses kepada pelaku UMKM agar memiliki permodalan dan pasar yang lebih luas.
Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, Presidensi G20 Indonesia akan mendorong kemitraan global untuk inklusi keuangan dengan menghadirkan infrastruktur, seperti sistem pembayaran dan peraturan yang kompatibel antar negara. Salah satunya lewat platform digital tersebut.
“Ini penting karena kami ingin memastikan bahwa tema recover stronger dan recover together tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga dirasakan di dalam setiap negara,” ujar Sri Mulyani.
Ia menambahkan, menyampaikan saat ini Pemerintah masih terus bekerja untuk merealisasikan target level inklusi keuangan dalam negeri sebesar 90 persen di 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk mencapai inklusi keuangan yang ditetapkan, harus didukung juga dengan literasi keuangan, terutama bagi UMKM. Oleh karena itu, katannya, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keungan (OJK) dan Bank Indonesia (OJK), terus mendorong literasi keuangan di masyarakat.
Menurutnya, saat ini pemerintah menyediakan alokasi anggaran untuk meningkatkan infrastruktur digital, seperti satelit dan fiber optik, sehingga internet bisa diakses dari seluruh wilayah di Indonesia. Semua hal ini didukung dengan peraturan yang menjamin perlindungan data konsumen dan kepastian untuk berinvestasi.
Ia juga menambahkan, UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Karena telah menyumbang sekitar 60 persen dari total GDP Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), yang salah satu misinya adalah mendukung kelangsungan bisnis UMKM serta menyediakan jaring keamanan sosial bagi kelompok rumah tangga rentan.
Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasyid meminta dukungan negara maju terhadap UMKM di negara berkembang. Menurut Rasyid, sektor swasta dan pemerintah perlu bergotong royong dalam transformasi digital UMKM.
“Memastikan transformasi ini bisa menguntungkan untuk UMKM, kuncinya adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia,” ujar Arsjad. (rin)
