ASAPENA.COM – Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu) RI menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan laporan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023 di Kantor Pusat BPK dilanjutkan dengan Entry Meeting pemeriksaan BPK.
Sejumlah Menteri turut mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Institusi Pemerintah Pusat sebagai perwujudan komitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Ketua BPK beserta anggotanya menerima laporan LKPP Tahun 2022 dan dilanjutkan proses pemeriksaan sesuai prosedur oleh BPK.
Proses pemeriksaan LKPP sudah disesuikan dengan Standar Akuntasi Pemerintahan yang terdiri dari tujuh aturan, yakni (1) Laporan realisasi APBN; (2) Laporan perubahan saldo anggaran; (3) Laporan kas; (4) Laporan operasional; (5) Neraca;
(6) Laporan perubahan ekuitas; dan (7) Catatan laporan keuangan LKPP. Selain itu ada penambahan laporan mengenai anggaran yang diperuntukan untuk menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sri Mulyani juga turut menyampaikan tentang realisasi belanja negara dan realisasi pendapata negara.
Realisasi Belanja Negara tahun 2022 sebanyak Rp 3.096,2 triliun atau setara 11,12 % jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Sedangkan, Realisasi Pendapatan Negara tahun 2022 sebanyak Rp 2.635,8 triliun atau setara 31% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.
Dari hasil laporan menunjukan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sudah lebih baik yang menyebabkan penerimaan pajak bisa kembali meningkat.
Dana APBN juga menjadi komponen paling penting pada tahun 2022 saat menangani harga minyak goreng yang terlampau tinggi.
Menkeu juga menyebutkan bahwa tahun 2022 pemerintah tidak hanya berhasil memulihkan kondisi ekonomi tetapi juga berhasil mengendalikan pandemi. Dalam kedaan situasi yang membaik, anggaran PC-PEN tahun 2022 menjadi lebih sedikit, sebesar Rp 396,2 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terbukti meningkat sebanyal 5,31% bersamaan dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia yang sudah lebih dulu diatas sebelum pandemi tahun 2019.
“Ini menunjukan pemulihan yang baik antara pengeluaran dan produksi,” kata Menkeu.
Menkeu juga menjelaskan tentang laporan output yang strategis sebagai bentuk prestasi dan kerja keras dari APBN 2022 oleh Kementerian/Lembaga. Bentuk prestasi yang tertuang dalam LKPP adalah pembangunan jaringan irigasi 315 km, pembangunan jalan 1.435 km, pembangunan tol 142 km, jembatan 12,4 km, dan 32 bendungan.
Sisanya digunakan untuk membantu jaminan kesehatan keluarga miskin sebesar 96,8 juta dan pemberian bantuan sosial kepada 20 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM).
Kementerian Keuangan dan semua pihak yang ada didalamnya berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas LKPP tiap tahunnya.
Komitmen pemerintah diwujudkan dalam bentuk prestasi LKPP Kementerian Keuangan yang mampu mengendalikan pandemi dan memulihkan kondisi ekonomi tahun 2022.
Beberapa prestasi Kemenkeu yang dibuktikan dalam LKPP yaitu, penyempurnaan laporan keuangan, penyempurnaan kebijakan dan teknis akuntansi, pembinaan kementerian/lembaga untuk meminimalisir temuan ulang dari LHP BPK, menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan memantau penyelesaian agar berjalan secara teratur dan konsisten.
Sri Mulyani memberikan apresiasi dan bangga kepada BPK yang memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP dari 2016 hingga 2021 sebanyak enam kali.
Opini tersebut menjadi komitmen untuk memperbaiki kualitas yang harus dipertahankan guna menjaga keuangan negara.
Menteri Keuangan juga turut memberikan ucapan terimakasih kepada BPK yang terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antara BPK dengan Pemerintah.
Keberhasilan Kemenkeu dalam mengendalikan pandemi dan memulihkan kondisi ekonomi sebagai bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan lembaga/kementerian terkait.
