Rakor Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (12/10) malam. (FOTO KemenkopUKM)
ASAPENA– Pemerintah telah menetapkan target terhadap sektor koperasi dan UMKM di tahun 2023 mendatang. Selain pemberdayaan UMKM, target tersebut juga untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim memaparkan enam target pemerintah itu saat Rapat Koordinasi Nasional Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (12/10) malam.
Target pertama ialah soal rasio kewirausahaan. Di tahun depan, pemerintah menetapkan target rasio kewirausahaan sebanyak 3,21 persen.
Arif mengatakan, untuk memenuhi target tersebut, kementerian akan mendorong pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan menumbuhkan kewirausahaan.
Target selanjutnya yakni kontribusi koperasi untuk PDB nasional yang dipatok sebesar 5,4 persen. Carannya dengan peningkatan kapasitas dan omzet koperasi. Jika itu terjadi, menurut Arif, maka sumbangan terhadap PDB pun meningkat juga.
Arif menjelaskan, target-target lainnya pada 2023. Dimulai rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 21,44 persen, dan proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 29,27 persen.\
Selanjutnya ialah pertumbuhan wirausaha 2,74 persen, penumbuhan startup 2800 unit, hingga penumbuhan koperasi modern sebanyak 340 unit.
Arif menuturkan, saat ini jumlah koperasi modern baru 120 unit. Masih diperlukan sinergi antara APBN dan APBD. Dia pun mendorong agar kegiatan yang ada di pusat bisa direplikasi untuk menambah jumlah koperasi modern di Indonesia.
Kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2002 ini, kata Arif, akan terus dilanjutkan di tahun depan. Terutama kegiatan yang sifatnya menjadi prioritas pada tahun. “Sebagai contoh ialah kegiatan pendataan lengkap Koperasi dan UMKM,” kata dia.
Selain itu juga kegiatan pengelolaan terpadu UMKM, hingga penumbuhan wirausaha produktif. Lagi-lagi Arif menyatakan, semua itu tetap membutuhkan dukungan dari Pemda untuk mengarahkan anggarannya.
Arif menyatakan, masih ada perkerjaan besar di tahun 2023 yakni bagaiman sektor koperasi dan UMKM bisa berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk itu, kementrian akan menetapkan wilayah dan jenis sektornya. “Redesain PLUT KUKM juga tetap dilanjutkan pada 2023,” tandasnya.
Pemerintah pun akan melakukan upaya peningkatan akses perluasan pasar dan digital. Khususnya pada kegiatan belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM. “Ini masih harus dikawal,” kata dia.
Arif memaparkan, ada pula peningkatan akses UMKM terhadap infrastruktur publik hingga akses pembiayaan untuk UMKM. “Targetnya bisa mencapai 30 persen,” kata Arif. (nia)