ASAPENA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,21 persen. Jumlah itu terdalam sejak September 2019 yang sebesar 0,27 persen.
“Secara month to month Agustus 2022 kemarin terjadi deflasi sebesar 0,21 persen. Itu merupakan yang terdalam sejak September 2019,” ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/9).
Dia mengatakan, deflasi kali ini terjadi lantaran adanya penurunan IHK dari 111,80 pada Juli 2020 menjadi 111,57 pada Agustus 2022. Adapun komoditas utama penyumbang deflasi di periode ini adalah bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan daging ayam ras.
Namun demikian, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) justru memberi perhatian khusus kepada daerah yang mengalami inflasi di atas inflasi nasional, yakni 4,69 persen. Untuk itu, TPIP meminta kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota di seluruh Indonesia untuk ikut menurunkan inflasi daerah.
“Gubernur, bupati, wali kota, yang angka (inflasinya) di atas nasional diminta menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan (menjadi) di bawah 5 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi secara daring, Kamis (1/9).
Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Pengendalian Inflasi Pusat menyebut sejumlah daerah masih mengalami inflasi di atas 5 persen. Diantaranya, Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Riau (5,8 persen), Bangka Belitung (6,37 persen), Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan (5,45 persen), dan Kalimantan Tengah (6,94 persen).
Airlangga menyebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan guna menekan inflasi. Seperti perluasan kerja sama antar daerah terutama untuk daerah surplus atau defisit guna menjaga suplai komoditas.
“Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Pemanfaatan platform pedagang digital untuk memperlancar distribusi,” ujar Airlangga.
Lalu, pemberian subsidi ongkos angkut untuk dukungan memperlancar distribusi, percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing masing. “Misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun,” imbuhnya.
Terakhir, Airlangga yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta daerah membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas di wilayah masing-masing.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada wali kota dan bupati di setiap daerah untuk tidak cuek menghadapi persoalan terkait inflasi. Menurut Tito, sudah seharusnya inflasi menjadi isu prioritas untuk dikendalikan.
“Kunci utama dalam pengendalian inflasi, jadikan isu ini prioritas. Tidak cuek, karena cueknya daerah tingkat dua itu akan jad beban provinsi,” kata Mendagri dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (30/8). (rin)
