ASAPENA.COM – Pemilihan Umum (Pemilu) seharusnya menjadi saran kedaulatan bagi seluruh masyarakat dalam lima tahun sekali. Praktek periodeisasi kepemimpinan ini hendaknya bisa menjadi sarana persatuan bukan menjadi sebab bangsa menjadi terpecah belah.
Setiap masyarakat Indonesia yang berhak memilih seorang pemimpin, setelah pemilu diharapkan agar tetap rukun dan menjalani aktifitas dan profesi seperti biasanya. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin saat menjadi pembicara dalam kegiatan UIN Law Fair IV, “Arah Baru Pergerakan Konstitusi dan Demokrasi di Tengah Instabilitas Global,” di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (17/3/2023).
Afif juga menambahkan bahwa pemilu adalah sebuah mekanisme yang terukur dan terencana. Tahapan pemilu sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan harus berjalan sesuai asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
KPU yang merupakan lembaga penyelengara pemilu harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemilu dijalankan dengan benar dan adil, serta jujur. Butuh dukungan dari berbagai publik untuk bisa mensukseskan penyelenggaraan pemilu baik, anak muda, masyarakat serta pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri merupakan salah satu lembaga yang menjadi perhatian masyarakat karena antusiasme masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan.
Hal ini pula yang membuat KPU mendapat penghargaan Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2023 di Bali, Jumat, (17/3/2023). KPU berhasil mendapat penghargaan dengan kategori Lembaga Negara terpopuler di platform Online dan Media Cetak 2022.
Penghargaan ini diterima oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari berdasarkan infromasi dari situs resmi KPU Pusat.
Kategori Lembaga Negara juga diterima oleh tujuh lembaga negara lainnya, yakni Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS, Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam penerimaan penghargaan sebagai Lembaga Negara Populer, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan rasa syukur dan terimakasih. Penghargaan yang diterima KPU ini menjadi suatu kebanggan dan kehormatan serta kepercayaan bagi KPU, yang dimana lembaga ini diminati dan dan dibaca oleh masyarakat sepanjang tahun 2022.
Animo masyarakat yang ingin mengetahui dan mencari informasi tentang Pemilu 2024 membuat rekam jejak digital yang dimana lembaga ini menjadi sesuatu yang diminati masyarakat.
Menurut Hasyim Asy’ari, KPU membuktikan bahwa eksistensinya masih menjadi topik bahasan utama pada tahun 2022 hingga puncaknya saat Pemilu 2024 nanti digelar.
Penghargaan ini menjadikan KPU Pusat, KPU Provinis, KPU Kabupaten/kota untuk selalu meningkatkan relasi dan sosialisasi dengan masyarakat. KPU nantinya harus menjalin keterbukaan pemilu dengan sejumlah pemilih di Indonesia.
Menjalin relasi dan hubungan baik dengan baik ini menjadi salah satu tugas penting dan menjadi indikator keberhasilan kehumasan lembaga. Dimana kehumasan ini bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan kepemiluan pada masyarakat luas, pemilih dan peserta pemilu.
Berbicara mengenai integrasi bangsa, dengan adanya penyelenggaraan pemilu ini menjadi pemersatu dari setiap perbedaan dalam suatu bangsa. Pesta politik 5 tahun sekali ini seringkali menjadi momen perpecahan antar pemilih karena adanya perbedaan dalam memilih calon pemimpin.
Hal ini tentunya harus dihindari dan jangan sampai menimbulkan permusuhan yang akan menimbulkan hubungan masyarakat terpecah belah.
Pemilu 2024 nanti yang akan digelar pada 14 Februari 2024 harus menjadi momen dimana semua masyarakat bersatu. Semua masyarakat bisa memilih pemimpin sesuai keyakinan dalam hatinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Siapapun nanti pemimpin yang akan terpilih kita harus bersama-sama menerima dengan lapang dada serta mendukung segala program kerjanya dalam membangun Negara Indonesia.
KPU juga turut bertugas menjaga ketenangan dan kedamaian pemilu agar tahapan pemilu berjalan dengan lancar. Menjaga segala bentuk praktek kecurangan yang nantinya menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Keberhasilan pemilu 2024 nanti menjadi tugas kita bersama baik KPU sebagai lembaga penyelenggara dan masyarakat.