ASAPENA – Pemerintah mengalami kerugian ratusan miliar rupiah setiap bulannya untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS). Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan sebanyak 97 ribu database ASN yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, data ASN belum diperbaharui dengan banyak data ASN yang tidak akurat. Bahkan kumpulan data para pegawai negara tersebut selama ini ada yang palsu. Sehingga, pemerintah hanya membayar gaji namun tidak ada orangnya.
“Pada 2014 kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi saat itu kita sudah melakukannya melalui elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri. Hasilnya apa? Ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayarkan iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya,” ujarnya secara virtual, Senin (24/5).
Karena kejadian tersebut, pihaknya meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa melakukan update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK. Sehingga, PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.
“Dilakukan oleh masing-masing PNS karena orang yang paling berhak atas datanya adalah PNS yang bersangkutan,” pungkasnya.
Sejak saat itu, database PNS menjadi lebih akurat meski banyak yang belum melakukan pendaftaran ulang data diri. Setelah beberapa tahun kemudian mulai banyak PNS yang mengajukan diri untuk daftar ulang. (adm)