menteri tersandung korupsi
ASAPENA.COM – Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, marak ditemukan kasus korupsi yang melibatkan oknum menteri. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia akan kredibilitas pemerintah dalam menangani kasus korupsi.
Menteri korupsi di era Jokowi menjadi sorotan tajam masyarakat karena hal itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi belum berhasil sepenuhnya. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan menteri di era Jokowi antara lain adalah Jawahir Thontowi, Idrus Marham, Juliari Batubara, dan Edhy Prabowo.
Lantas, siapa sajakah menteri pada era kepemimpinan Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa menteri yang terseret kasus korupsi.
Imam Nahrawi terseret kasus korupsi pada tahun 2019 lalu. Ia bersama dengan asisten pribadinya ditetapkan tersangka oleh KPK. Mereka terjerat kasus suap penyaluran pembiayaan. Skemanya adalah bantuan dari pemerintah melalui Kemenkora di KONI pada tahun anggaran 2018.
Saat terjerat kasus ini, Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia diduga menerima uang sebesar Rp 26,5 miliar. Uang tersebut diterima dengan dalih sebagai “commitment fee” atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh KONI kepada Kemenpora. Selain itu, Imam juga diduga meminta uang sebesar Rp 11,8 miliar pada rentang waktu 2016-2018.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, Imam dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Tak hanya itu, Ia juga didenda Rp 400 juta dengan subsider 3 bulan kurungan. Bahkan, Imam juga tak mendapatkan hak politik selama 4 tahun.
Idrus Marham juga salah satu menteri yang terseret dalam kasus korupsi pada era kepemimpinan Joko Widodo. Saat itu, Ia menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia kemudian terjerat kasus suap proyek PLTU Riau-1. Dari kasusnya itu, Ia divonis hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.
Idrus diduga bersalah karena terlibat dalam kasus korupsi sebesar Rp 2,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) yaitu Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang tersebut diterima melalui mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Idrus dianggap aktif membantu serta menjembatani Eni dengan Kotjo agar mendapatkan uang tersebut.
Kasus ini mencuat saat Pemerintah sedang fokus dalam penanganan pandemi covid-19. Namun, tak disangka dalam penanganan tersebut, ada menteri Joko Widodo yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Yaitu Juliari Batubara. Korupsi ini mendapatkan sorotan sebab yang dikorupsi adalah bansos Covid-19. Sebagai Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, ditangkap berdasarkan OTT yang dilakukan di Bandung dan Jakarta.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan lima orang tersangka. Tiga diantaranya adalah sebagai penerima yaitu Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso selaku PPK di Kemensos serta juga Adi Wahyono. Sedangkan dua lainnya adalah pemberi, yaitu Ardian IM dan Harry Sidabuke.
Tepat di Bandara Soekarno Hatta tahun 2020 lalu, KPK menangkap Edhy Prabowo. Ia selaku Menteri Kelautan dan Perikanan ditangkap setibanya dari kunjungan ke Amerika Serikat (AS). Penangkapan dilakukan berdasar dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. KPK mengamankan sebanyak 17 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK tersebut.
Edhy diduga telah menerima hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak, usaha, pada pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenisnya pada tahun 2020 silam.
Kabar ini cukup mengejutkan beberapa waktu belakang ini. Kejagung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam korupsi pengadaan BTS 4G. Selain itu, juga proyek infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 BAKTI Kemenkominfo pada tahun 2020-2022.
Tak tanggung-tanggung nominalnya. Johnny tersandung kasus BTS yang mengakibatkan negara merugi hingga Rp 8 triliun. Penetapannnya sebagai tersangka, dilakukan setelah Johnny tiga kali diperiksa. Johnny pun saat ini telah ditetpkan menjadi tersangka, dan ditahan di Kejagung.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tidak hanya menteri di bidang tertentu saja yang rentan terlibat korupsi, namun menteri di seluruh sektor juga memiliki potensi untuk terjerat kasus serupa. Hal ini sangat memprihatinkan karena menteri diharapkan menjadi teladan dan pemimpin yang baik bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah harus memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap siapa saja yang terlibat korupsi, terlepas dari seberapa besar pengaruh dan kekuatan mereka. Selain itu, pemerintah juga diharapkan meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat guna mencegah perbuatan melanggar hukum.
Mengatasi korupsi adalah salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya. Inisiatif pemerintah untuk memperketat sistem pengawasan dan pengendalian korupsi harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa menteri dan pejabat publik lainnya bertindak dengan integritas dan transparansi.
Korupsi telah menjadi musuh utama pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap tegas dan tanpa pandang bulu dalam memberantas tindakan korupsi di setiap level pemerintahannya, termasuk menteri.
Mulai dari investigasi kasus, pengambilan langkah tegas dan tentu saja perlu diberikan hukuman setimpal. Semoga adanya kasus menteri yang terjerat korupsi di era Joko Widodo dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh pejabat publik agar dapat bersikap integritas dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. (lis)