Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat mengkampanyekan produk lokal buatan pelaku UMKM di Jawa Tengah. (FOTO KOMINFO JATENG)
ASAPENA– Komitmen pemerintah membeli produk lokal terus meningkat. Salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan, capaian belanja produk lokal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 50 persen lebih. “Tepatnya 53,7 persen alokasi belanja produk dari APBD Jawa Tengah sudah dialokasikan untuk produk lokal,” kata Ganjar, Jumat (7/10/2022).
Ganjar mengatakan hal itu usai acara Business Matching Tahap IV di Nusa Dua Bali. Event tersebut diikuti pula sejumlah menteri Kabinet Kerja dan gubernur dari berbagai daerah di Indonesia itu.
Ganjar menegaskan kembali, sampai September 2022, capaian 53,17 persen anggaran belanja daerah provinsi Jateng itu untuk pembelian produk lokal karya masyarakat.
Meski demikian, Ganjar menyatakan, dia masih memerintahkan jajarannya agar besaran anggaran untuk belanja produk lokal sebisa mungkin ditingkatkan lagi.
Menurut Ganjar, apa yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui, presiden memerintahkan pemerintah agar belanja produk lokal.
Berdasar data APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di tahun 2022, potensi belanja barang dan jasa sebesar Rp340,8 triliun atau sekitar 27,9 persen. Belanja modalnya Rp191,7 triliun, kira-kira 15,7 persen dari APBD keseluruhan.
“Perintah Presiden untuk membeli produk lokal, membuat peluang produ) yang ada di wilayah kita masing-masing terserap lebih cepat,” imbuhnya.
Ganjar menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membuat regulasi untuk mensukseskan pemakaian produk dalam negeri. Diantaranya membuat e-katalog dan membuat toko online bernama Blangkon Jateng. E-katalog itu menampung produk-produk lokal di Jawa Tengah.
Selain itu ada juga beberapa gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Seperti surat edaran Sekda Provinsi Jateng, dan Keputusan Gubernur tentang tim P3DN untuk bisa memantau.
Di Jawa Tengah, komitmen pembelian produk dalam negeri dan UMKM, berdasar data rencana umum pengadaan atau penyedia, nilainyakurang lebih Rp3,8 triliun. Sementara, dari data rencana umum pengadaan komitmen produk dalam negeri itu Rp3,5 triliun.
“Pengadaan non produk dalam negeri itu cuma Rp302 miliar. Jadi kalau kita lihat komitmennya 92,12 persen itu produk dalam negeri,” ujar Ganjar.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendampingi pelaku UMKM. Diantaranya dengan melakukan kurasi agar kualitas dan kontinuitasnya bisa terjaga.
Mereka juga ditarik untuk masuk e-katalog dan ke Blangkon Jateng agar produknya bisa dibeli. (nia)